JAKARTA – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menargetkan
pendapatan Rp1.495,68 triliun atau meningkat 7,78% dari perkiraan
perolehan 2011 sebesar Rp1.387,66 triliun.
Sementara itu, target laba bersih
Rp145,56 triliun atau naik 17,45% dari perkiraan laba bersih 2011
Rp123,93 triliun. Sekretaris Menteri BUMN Wahyu Hidayat mengatakan,
perolehan pendapatan sepanjang 2012 akan disokong kondisi ekonomi yang
semakin membaik,khususnya pada sektor energi, finansial, dan perkebunan.
“Tingginya perkiraan persentase laba dibandingkan penjualan karena
efisiensi yang dilakukan BUMN,” ujarnya saat keterangan pers di Gedung
Kementerian BUMN, Jakarta, kemarin.
Dia menjelaskan, Pertamina
dan PLN diperkirakan akan memberikan sumbangan penjualan Rp741,31
triliun dan laba bersih Rp36 triliun dari target yang ditetapkan. BUMN
sektor perbankan yang tercatat di BEI diperkirakan memperoleh pendapatan
Rp146,12 triliun dan laba bersih Rp39,91 triliun.
Pendapatan
BUMN nonperbankan yang tidak tercatat di BEI diperkirakan Rp244,18
triliun dan laba bersih Rp40,97 triliun. Adapun pendapatan BUMN lainnya
Rp364,06 triliun dan laba bersih Rp28,67 triliun. Tahun ini,lanjut
Wahyu,ada 12 prioritas program unggulan BUMN, di antaranya pada sektor
perkebunan adalah menjadi perusahaan
perkebunan yang terbesar, eksportir
besar dan bergerak ke hilir.
Pada sektor infrastruktur
mengembangkan jalan tol Jawa, Jakarta, Bali, Sumatera, pembangunan
terminal tiga Bandara Soeta dan Pelabuhan Kalibaru. “Berdasarkan
RKAP,tahun ini belanja modal (capital expenditure/capex) BUMN Rp217,38
triliun dan belanja operasional (operasional expenditure/ opex)
Rp1.216,45 triliun,” ujarnya. Kendati begitu, dia mengakui kalau
sepanjang 2011 yang mengalami kerugian Rp3,2 triliun.
Hal itu
didasarkan pada 15 laporan keuangan unaudited,tiga laporan audited, dan
lima laporan keuangan prognosis yang disampaikan kepada BUMN.
Kementerian BUMN berharap tahun ini jumlah BUMN yang rugi bisa
berkurang. Untuk mengurangi jumlah BUMN yang merugi,tahun ini
Kementerian BUMN akan mengambil beberapa langkah strategis, yakni
membuat sejumlah holding baru atau menyerahkan kepada perusahaan BUMN
lain untuk menjadi anak usaha.
Tahun ini target BUMN yang akan
dirampingkan mencapai 20 perusahaan. Sementara per 30 Maret 2012, BUMN
publik memberikan kontribusi 22,38% dari total kapitalisasi pasar di
Bursa Efek Indonesia (BEI). Nilai kapitalisasi pasar BUMN Rp867,61
triliun. Ada empat BUMN yang masuk dalam 10 besar berkapitalisasi pasar
terbesar yakni PT Bank BRI Tbk (BBRI) Rp170 triliun, PT Bank Mandiri Tbk
(BMRI) Rp158 triliun, PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLKM) Rp141
triliun, dan PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) Rp92 triliun.
Adapun
jumlah BUMN yang terdaftar pada BEI sebanyak 18 perusahaan. Deputi
Privatisasi dan Perencanaan Strategis BUMN PanduDjajantomengatakansedang
memproses penawaran umum sahamperdana Semen Baturaja. Saat ini masih
dalam proses beauty contest atau tender underwriter-nya.
“Privatisasimasih
menunggu persetujuan DPR,”tutur dia. Pandu menambahkan,lima BUMN yang
akan melakukan penawaran umum saham perdana yakni PT Semen Baturaja,
anak usaha Pertamina dan anak usaha PT Garuda Indonesia Tbk, serta
holding perkebunan dan holdingkehutanan.
Pemerintah Impor Listrik dari Malaysia
|
|
|
| Saturday, 21 April 2012 |
JAKARTA– Pemerintah akan mengimpor listrik hingga 50 megawatt (MW) dari
Serawak, Malaysia, untuk menekan biaya produksi PT Perusahaan Listrik
Negara (PLN) mulai 2014 mendatang.
 Direktur Jenderal
Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
Jarman menjelaskan, impor listrik berjangka waktu lima tahun tersebut
untuk mengganti pembangkit listrik menggunakan bahan bakar minyak (BBM)
yang biaya pokok produksinya lebih mahal. “Sambil PLN membangun
pembangkit lain yang lebih murah,” kata Jarman ditemui di
kantornya,Jakarta,kemarin.
Dia menjelaskan, saat ini biaya pokok
produksi listrik dari pembangkit menggunakan BBM mencapai 30 sen dolar
per kilowatt hour (kWh), sedangkan Malaysia menjual listrik 9 sen dolar
per kWh.Jika Indonesia mengimpor listrik dari Malaysia, harganya jauh
lebih murah dibandingkan dengan menggunakan produksi listrik sendiri
yang menggunakan pembangkit BBM.
Jarman memastikan impor tidak
akan menciptakan kebergantungan PLN terhadap Malaysia. PLN hanya boleh
impor tak lebih dari margin cadangan listrik di wilayah Kalimantan
Barat.” Kami tak boleh tergantung dari Serawak karena cadangan ini hanya
untuk
menggantikan pembangkit BBM, sehingga sebenarnya tanpa beli
listrik pun, listrik di daerah tersebut cukup,tapi mahal,”katanya.
Menurut
Jarman,PLN telah mengajukan proposal pembelian listrik kepada
pemerintah. Nantinya proses pembelian akan menggunakan perjanjian
jual-beli listrik selama lima tahun. Jika selama lima tahun tersebut PLN
belum bisa membangun pembangkit, perjanjian tersebut dapat
diperpanjang. Jual-beli tenaga listrik lintas negara diperbolehkan lewat
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2012.
Ada sejumlah syarat
yang harus dipenuhi, seperti bertujuan untuk pemenuhan listrik dalam
negeri dan bukan merupakan listrik bersubsidi. Direktur Perencanaan dan
Manajemen Risiko PT PLN Murtaqi Syamsudin menambahkan, adanya kerja sama
jual-beli listrik antarnegara ini sangat menguntungkan kedua
pihak,Indonesia dan Malaysia. Alasannya, perusahaan listrik kedua negara
dapat mengoptimalkan dan mengefisiensikan biaya operasi.
Di sisi
lain, Direktur Utama PLN Nur Pamudji mengatakan bahwa PLN juga
berencana mengekspor listrik dari Sumatera ke Semenanjung Malaysia
sebesar 600 MW.Ekspor setrumtersebutakandilakukanpada 2017.“PLN
menghitung,kebutuhan setrum Sumatera pada 2017 mencapai 7.000 MW dengan
rasio elektrifikasi lebih dari 90%,” jelasnya. Saat kebutuhan listrik
mencapai angka tersebut, PLN sudah memiliki cadangan 40% lebih tinggi
dari itu.
Dari cadangan tersebut,600 MW diekspor ke Malaysia dan
3.000 MW dialirkan ke Jawa. Sementara itu, pengamat kelistrikan Fabby
Tumiwa menilai impor listrik dari Malaysia untuk wilayah lain di luar
daerah yang berbatasan langsung dengan Malaysia, perlu studi kelayakan
terlebih dahulu.PLN mesti mengkaji biaya investasi dan mekanisme
pendanaannya. “Intinya,kesepakatan kerja sama ini harus dikaji cost and
benefit-nya.Jangan sampai Indonesia dirugikan,” kata dia saat dihubungi
kemarin.
|
|
No comments:
Post a Comment